Pendidikan tinggi seringkali dipandang sebagai gerbang menuju masa depan yang lebih cerah. Namun, bagi sebagian besar keluarga kelas menengah di Indonesia, impian ini kini dihadapkan pada realitas pahit: biaya kuliah meroket. Kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang drastis di berbagai perguruan tinggi negeri telah memicu kekhawatiran dan keresahan. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada keluarga berpenghasilan rendah, tetapi juga pada segmen masyarakat yang selama ini dianggap cukup mapan, yakni kelas menengah. Lalu, mengapa kenaikan biaya ini menjadi dilema besar?
Kenaikan UKT yang signifikan memaksa banyak keluarga kelas menengah untuk memutar otak lebih keras. Mereka yang sebelumnya mungkin sudah merencanakan anggaran pendidikan untuk anak-anaknya, kini harus menghadapi lonjakan biaya yang tidak terduga. Contohnya, pada bulan Mei 2024, polemik kenaikan UKT di sebuah universitas negeri di Jawa Tengah menjadi sorotan publik. Kenaikan yang mencapai hingga 200% untuk beberapa program studi memicu protes mahasiswa dan orang tua. Meskipun akhirnya kebijakan tersebut dibatalkan, insiden ini menjadi cerminan nyata dari tekanan finansial yang dihadapi.
Dampak dari biaya kuliah meroket ini tidak hanya terbatas pada masalah finansial. Banyak mahasiswa terpaksa mencari pinjaman pendidikan, bahkan dari platform fintech ilegal yang berisiko tinggi. Data dari salah satu penyedia pinjaman pendidikan non-bank yang populer di Jakarta menunjukkan peningkatan pendaftar hingga 30% dalam satu tahun terakhir, khususnya dari kalangan mahasiswa yang tidak lolos KIP Kuliah atau beasiswa lainnya. Ini menunjukkan bahwa jalan menuju pendidikan tinggi semakin bergantung pada utang, yang bisa menjadi beban jangka panjang bagi lulusan dan keluarga mereka.
Selain itu, kenaikan biaya ini juga berpotensi memperlebar jurang kesenjangan sosial. Akses pendidikan tinggi yang semakin mahal akan membuat hanya segelintir orang yang mampu meraihnya. Kelas menengah, yang merupakan tulang punggung ekonomi negara, berisiko terperangkap dalam situasi di mana mereka terlalu “kaya” untuk mendapatkan bantuan beasiswa, tetapi terlalu “miskin” untuk menanggung beban biaya kuliah meroket secara mandiri. Ini menciptakan sandwich generation baru, di mana orang tua harus menanggung beban pendidikan anak sembari berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Dalam menghadapi dilema biaya kuliah meroket ini, pemerintah dan institusi pendidikan perlu mencari solusi berkelanjutan. Peningkatan alokasi anggaran untuk pendidikan tinggi, skema beasiswa yang lebih inklusif, dan kebijakan UKT yang transparan serta berkeadilan menjadi krusial. Tanpa intervensi yang tepat, mimpi pendidikan tinggi yang berkualitas akan semakin jauh dari jangkauan banyak anak bangsa dari keluarga kelas menengah.
